Ketua GNPF Kota Binjai Sayangkan Sikap Pemerintah Larang Buka Puasa Bersama

Binjai – YongGanas.com

Pemerintah Republik Indonesia melalui Sekretaris Kabinet, mengeluarkan himbauan/arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama 1444 Hijriah, tahun 2023 masehi.

Adapun isi himbauan/arahan tersebut yaitu agar ditiadakannya pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan 1444 H.

Ditiadakannya penyelenggaraan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan 1444 H, menurut Pemerintah, karena penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari Pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati hatian.

Ditiadakannya pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan Suci Ramadhan 1444 H, mendapat berbagai respon dari masyarakat, khususnya umat muslim yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa.

Adalah, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, Sanni Abdul Fatah, yang mengecam himbauan dari Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tersebut. Ia menilai, Pemerintahan saat ini kembali lagi membuat ulah.

“Lagi dan lagi rezim ini membuat ulah. Kali ini rezim membuat ulah lagi yang menjadikan ummat islam gerah dan geram. Bahkan saya menilai rezim ini paling suka membuat ummat islam marah,” ungkap Sanni Abdul Fattah, saat dikonfirmasi awak media, Jumat (24/3) siang.

Sebagai salah seorang Ketua Ormas Islam di Kota Binjai, Sanni juga mempertanyakan peraturan yang dinilainya malah tidak bermutu tersebut. “Peraturan apalah ini yang dikeluarkan. Tidak bermutu sama sekali,” tegasnya.

Walau alasannya hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja, namun larangan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan 1444 H tersebut menurut Sanni Abdul Fattah terkesan lucu.

“Lucu saja saya melihatnya. Sebab walaupun alasannya untuk ASN, tapi yang buat peraturan itu malah selalu melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” ucap Sani.

Bagi Kami, lanjut pria yang juga dipercaya sebagai Ketua Satgas Anti Narkoba ini, dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, hal itu menjadi bukti untuk yang kesekian kalinya bahwa rezim sekarang ini memang benar benar benci dengan Islam.

“Sebelumnya nampak dengan jelas bahwa Jokowi buat kerumunan besar besaran di acara pesta pernikahan anaknya. Terus ada acara konser Blackpink yang dihadiri sampai 70 ribuan orang. Mengapa hal itu dibiarkan. Belum lagi acara perlombaan Power Boat di Danau Toba yang juga dihadiri oleh ribuan orang,” beber Sanni Abdul Fattah.

Tidak hanya itu, Ketua GNPF Ulama Kota Binjai ini juga menyoroti acara acara lainnya yang digelar oleh Jokowi beserta jajarannya disetiap kunjungan kerjanya.

“Kenapa malah acara buka puasa bersama yang hanya dihadiri oleh seratusan orang aja malah dilarang. Larangannya pakai alasan masih covid. Emangnya covid itu datangnya hanya di hari hari agung ummat Islam aja. Terus di acara acara yang kami sebutkan tadi apa covid itu tidak ada,” pungkas Ketua GNPF Ulama Kota Binjai dengan nada keras.

Dirinya juga menilai bahwa alasan “kesederhanaan” yang didengar oleh pihaknya juga terkesan rada aneh. “Apakah acara yang tadi kami sebutkan itu tidak memakai dana yang besar. Bukankah itu juga masuk dalam kategori buang buang uang. Bahkan dengan buka puasa bersama itu banyak sekali manfaat bagi para ASN, diantaranya adalah dapat meningkatkan semangat kerja mereka, persatuan & kesatuan sesama mereka, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang didapat dari buka puasa bersama itu,” demikian tutup Sanni Abdul Fattah.

Diketahui, walau bersifat “Rahasia” namun dalam surat yang banyak beredar melalui Media sosial, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia mengeluarkan surat perihal arahan terkait buka puasa bersama pada Bulan Suci Ramadhan 1444 H.

Berikut isi surat yang bernomor : R – 38/ Seskab/ DKK /03/2023, tertanggal 21 Maret 2023, serta ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan arahan Presiden pada tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut,

1. Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari Pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati hatian

2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci ramadhan 1444 H, agar ditiadakan.

3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut diatas kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota. (tra/yg)